PERIODISASI SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM INDONESIA

PERIODISASI SEJARAH TATA HUKUM DAN POLITIK HUKUM.

Masa Pra – penjajahan

Bangsa Indonesia hidup dalam dua ikatan sosial, yaitu : Ikatan desa dan Ikatan feodal (kerajaan). Keduanya membentuk norma hukum adat. Selain itu, Hukum islam juga berlaku di masyarakat bersama dengan masuknya agama Islam. Keadaan hukum pada masa ini bercorak pluralistik, yaitu adanya keragaman hukum terhadap masyarakat yang berbeda-beda.

MASA PENJAJAHAN BELANDA

Pada masa ini awalnya Belanda tidak menjajah tetapi berdagang dengan bangsa Indonesia yang masih bercorak feodal, oleh karena itu periode ini diawali dengan masa kedatangan Belanda.

A.     Masa VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie)

- Tahun 1596 Belanda datang ke nusantara.

- 20 Maret 1602 Belanda mendirikan kongsi dagang VOC.

- Dalam kegiatan transaksi dagang, VOC menggunakan peraturan hukum kapal yang terdiri atas hukum Belanda Kuno yang memuat hukum disiplin dan Asas Romawi.

- Tahun 1609, VOC diberi wewenang oleh Staten General untuk membuat peraturan sendiri yang dikeluarkan oleh direksi VOC di Belanda bernama Heeren Zeventien  (XVII) dan di nusantara (Banten dan Demak) diumumkan dalam bentuk plakat dan dihimpun menjadi 17 jilid.

- Gubenur Jenderal selaku penguasa wakil pemerintah Belanda, juga mengeluarkan peraturan-peraturan.

- Tahun 1642, Gubernur Jend. Van Diemen menyuruh menghimpun seluruh plakat dengan nama Statuen van Batavia.

- Perkara-perkara yang timbul diselesaikan melalui lembaga peradilan untuk orang belanda,yaitu :

a.      Tahun 1620 d’ordinaris luyden van den Gerichte in’t Casteel (de regtsluyden van’t fort)

b.      1626, diubah menjadi Ordinaris Reet van Justitie binne het Casteel Batavia (di luar Batavia adalah Raad van Justitie)

c.      1798 diubah menjadi Hooge Raad van Justitie

- 1747, peradilan bagi bumi putera disebut Landraad

- Tahun 1757-1765, Mr. Hasselaer menghimpun hukum adat Bangsa Indonesia (Bumiputera) yang disebut Pepakem Cirebon

- Tahun 1760 dibuat himpunan Hukum Islam tentang waris, Nikah dan Tala yang disusun oleh Freijer, disebut Compendium Freijer.

- 31 Desember 1799, VOC dibubarkan karena pailit.

- 1 Januari 1800 Bataafsche Republiek ditugasi mengurusi harta kekayaan VOC. Kekayaan VOC di Indonesia dikuasai oleh Raadvan Aziatische Bezittingen en Etablissementen (Dewan Harta Benda dan Penempatan di Asia) disingkat Aziatische Raad.

- 4 Agustus 1811, bangsa Inggris menguasai nusantara dipimpin Thomas Stanford Rafles. Hukum adat dan Islam diakui oleh Rafles untuk bumiputera, kedudukannya di bawah hukum Inggris.

- Agustus 1814, Konvensi London ditandatangani. Inggris menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Setelah Inggris menyerahkan nusantara kepada Belanda maka sejak saat itu penjajahan belanda bersifat langsung dan mantap melalui peraturan perundang-undangan yang dapat dibagi menjadi tiga tahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.     Masa Besluiten Regering

- Tahun 1841 Grondwet (UUD) Belanda menetapkan bahwa kekuasaan raja mutlak (monarchi absolut) (Pasal 36).

- Peraturan dari raja merupakan keputusan-keputusan yang disebut Koninklijk Besluit (KB) yang isinya dapat dibedakan menjadi

1. Keputusan di bidang eksekutif, Beschikking (ketetapan)
2. Keputusan di bidang legislatif, Algemeen Maatregel van Bestuur (AmvB).

- Dalam membuat AmvB, raja dapat meminta nasihat kapada Raad van State dan menteri-menteri di Belanda dan jajahannya. Sedangkan dalam keputusan Beschikking tidak selalu meminta nasehat. KB kemudian dikumpulkan dalam Staatsblaad dan Staatscourant.

- 1 Mei 1848, diundangkan beberapa peraturan, yaitu ;

1. Reglemeent op de Rechtelijke Organisitie (Peraturan Organisasi Peradilan)
2. Algemeene Bepalingan van Wetgeving (Peraturan umum tentang Perundang-undangan )
3. Burgerlijke Wetboek (Kitab UU Hukum Perdata)
4. Wetboek van Koophandel (Kitab UU Hukum Dagang)
5. Regleement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Peraturan Hukum Acara Perdata)

- Berdasarkan pasal 11 AB memerintahkan kepada hakim untuk memberlakukan hukum perdata eropa bagi orang eropa dan hukum adat bagi penduduk asli atau pribumi.

- Menurut pasal 6-10 AB penduduk hindia Belanda dibedakan menjadi golongan eropa, golongan pribumi dan golongan yang disamakan dengan golongan eropa apabila memeluk agama kristen. Akibat pembagian tersebut, menimbulkan pertentangan. Sehingga berdasarkan Stb.1848 No.10, ditetapkan bahwa golongan pribumi yang beragama kristen tetap berlaku hukum adat.

C.     Masa Regering Reglement

- Tahun 1848 diadakan perubahan Grondwet Belanda dari monarkhi absolut menjadi monarki konstitusional (pasal 59). Kekuasaan tertinggi tetap berada pada raja tetapi kebijaksanaan di bidang pemerintahan, keuangan dan jajahan diatur dengan UU.

- 1855, Regering Reglemeent (RR) diberlakukan di HB sebagai peraturan dasar golongan penduduk Hindia Belanda. Menurut pasal 109 RR, golongan penduduk dibedakan berdasarkan pada yang menjajah dan yang dijajah.

- 1 januari 1920 RR mengalami perubahan beberapa pasal. Pasal 75 RR (baru) membedakan golongan penduduk menjadi pendatang dan yang didatangi. Yaitu golongan eropa, bumiputera dan timur asing.

- 1 Januari 1918 diberlakukan Wetboek van Strafrecht (kitab UU hukum pidana) untuk semua golongan penduduk.

- Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan pada masa RR, yaitu :

1. Wet, dibuat oleh Raja, Raad van State dan Staten general
2. KB, dibuat raja dengan nasihat dari Raad van State dan menteri-menteri di belanda dan jajahan.
3. Kroon Ordonnantie, dibuat Gubernur Jenderal, Raad van Ned. Indie dan pertolongan raja.
4. Ordonnantie, dibuat oleh gubernur Jenderal dan Raad van Ned. Indie

D.     Masa Indische Staatsegeling

- 1918, di Hindia Belanda dibentuk Volksraad yang awalnya hanya berhak memberikan nasehat.

- 1922, diadakan perubahan Grondwet Belanda berkenaan dengan tata pemerintahan Hindia belanda, yaitu pasal 60 dan 61.

• Dalam pasal 60 berbunyi, raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas Hindia Belanda.

• pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa susunan negara HN ditentukan dalam UU.

• Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa pengaturan di HB diserahkan pad organ-organ yang telah ada sebagaimana ditentukan dalam UU kecuali hal-hal tertentu harus oleh Raja.

- 1 Januari 1926, RR diubah menjadi IS. Pada tahun ini pula Volksraad diberi hak untuk  ikut dalam membuat UU.

- Politik Masa IS ini menjadi masalah hukum karena adanya pembagian golongan penduduk HB dan peraturan hukum yang diberlakukan terhadap golongan tersebut.

- Dalam pasal 163 IS diadakan pembedaan golongan penduduk, yaitu golongan eropa (Europeanen), Bumi Putera (Inlanders), dan Timur asing (Vreemde Oosterlingen).

- Golongan Eropa, yaitu :

1. Orang Belanda
2. Semua orang yang berasal dari Eropa ialah kelahiran dan keturunan Eropa
3. Semua orang Jepang
4. Orang-orang yang berasal dari tempat lain asalkan hukum keluarga di negaranya sama / mirip dengan hukum keluarga Belanda, misalnya Australia dan Amerika.
5. Anak sah yang diakui oleh UU yang merupakan keturunan dari butir 2, 3 dan 4.

- Golongan Bumi Putera :

1. Penduduk asli yang kelahiran dan keturunan dari penduduk yang berdiam di nusantara ini sejak dari dulu, kecuali yang telah beralih golongan.
2. Golongan penduduk lain yang meleburkan diri ke dalam golongan penduduk asli.

- Golongan Timur Asing :

Semua orang yang tidak termasuk dalam golongan Eropa dan Bumi Putera, misal Cina, Arab,India dan Pakistan.

- Dalam Pasal 131 IS diatur tentang peraturan hukum yang berlaku bagi golongan penduduk tersebut, yaitu :   

1.      Golongan Eropa tunduk pada

1. Hukum perdata material Belanda (Burgerlijke wetboek / BW)
2. Hukum pidana material Belanda (Wetboek vsn Strafrecht / WvS)
3. Hukum dagang (Wetboek van Koohandel / WvK)
4. Hukum acara pidana (Reglement op de strafvordering / Sv)
5. Peradilan bagi orang eropa di Pulau jawa dan madura ialah Residentiegerecht, Raad van Justitie, Hoogerechtshof.
6. Diluar pulau jawa dan madura, sama. Tetapi Hoogerechtshof di jakarta

2.      Golongan bumi putera tunduk pada

a.      Hukum perdata adat

b.      Hukum perdata eropa, dalam keadaan atau hal-hal tertentu

c.      Hukum Acara perdata untuk BP di pulau jawa dan madura, Inlands Reglement (IR)

d.      Di luar pulau jawa dan madura, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)

e.      Hukum pidana material Belanda (Wetboek vsn Strafrecht / WvS)

f.        Hukum acara pidana ( Herziene Inland Reglement / HIR)

g.      Peradilan bagi BP di pulau jawa dan madura, Districtsgerecht, Regenschapgerecht, Landraad.

h.      Di luar pulau jawa dan madura, Negorijrechtbank, Districtsgerecht, Magistraatsgerecht, Landgerecht

3.      Golongan timur asing tunduk pada

a.      Hukum perdata adat

b.      Tetapi kemudian diberlakukan hukum perdata Eropa

c.      Hukum pidana material Belanda (Wetboek vsn Strafrecht / WvS)

d.      Peradilan bagi golongan timur asing Cina, untuk perkara perdata diproses dalam peradilan eropa, sedangkan perkara pidana di proses di peradilan BP

e.      Golongan timur asing non cina, baik perkara pidana maupun perdata di proses dalam peradilan BP

- Pada masa ini ada juga pengadilan yang dapat melaksanakan sendiri (Zelfbestuursregelen), yaitu diantaranya Pengadilan Swapraja, agama dan militer.

- Adanya perbedaan golongan penduduk dan aturan hukumnya maka dimungkinkan perpindahan golongan penduduk dengan cara yaitu :

1. Persamaan hak (equlization) S. 1883 No. 192 golongan bukan eropa dipersamakan dengan golongan eropa
2. Peleburan (assimilation), golongan bukan BP melebur menjadi BP, indikasi agama Islam, bahasa dan berdiam min. 5 tahun.
3. Penundukan diri secara sukarela, gol. BP dan TA tunduk pada hukum eropa, baik seluruhnya, sebagian, perbuatan hukum tertentu dan anggapan.
4. Penundukan diri secara tidak sukarela, melalui peraturan (perkawinan, anak tak sah, kontrak kerja, hak milik tanah), kasus-kasus hukum (hukum dari kontrak, niat dalam kontrak, keadaan pada saat kontrak dibuat).

- Bentuk-bentuk peraturan pada masa IS  

1. Wet, dibuat oleh Raja, Raad van State dan Staten general
2. KB, dibuat Raja dengan nasihat dari Raad van State dan menteri-menteri di belanda dan jajahan.
3. Ordonnantie, dibuat Gubernur Jenderal dengan mendengar Raad van Ned. Indie bersama Volksraad
4. Regering Verordening dibuat oleh gubernur Jenderal dan Raad van Ned. Indie

MASA PENJAJAHAN JEPANG

- 1942, jepang menguasai HB, pemerintahan bercorak militer (tentara)

- Keadaan tata hukum dan politik pada masa ini berdasarkan Osamu Seirei No.1 Tahun 1942. Ditetapkan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan UU dari pemerintah yang terdahulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer Jepang (pasal 3).

- Bentuk peraturan pada masa ini disesuaikan dengan wilayahnya yaitu :

1.      wilayah Pulau jawa dan Madura, berkedudukan di Jakarta

a.      Osamu Seirei, dibuat oleh Gunseirei

b.      Osamu Kanrei, dibuat oleh Gunseikan

2.      wilayah diluar Pulau jawa dan Madura, berkedudukan di Makasar 

a.      Tomi Kanrei, dibuat oleh komandan tentara di wilayah yang bersangkutan

b.      Tomi Seirei, dibuat oleh komandan tentara di wilayah yang bersangkutan

- Publikasi peraturan tersebut diundangkan dalam “Kanpo”

MASA KEMERDEKAAN

1.     Masa Pemerintahan Orde Lama

- 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka

- 18 Agustus 1945, UUD 1945 berlaku

- 27 Desember 1949, Konstitusi RIS berlaku di wilayah RIS

- 17 Agustus 1950, UUD Sementara berlaku di Negara Kesatuan RI

- 5 Juli 1959, Dekrit Presiden RI, memetapkan UUD 1945 berlaku kembali di Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Politik hukum pada masa ini dapat diketahui dari bentuk peraturannya, yaitu :

1.      UUD 1945

1. UUD dibuat oleh Presiden dan DPR
2. Perpu dibuat oleh Presiden
3. PP dibuat oleh Presiden

2.      Konstitusi RIS

1. UU Federal
   1)     dibuat oleh pemerintah federal, DPR federal, dan Senat Federal 
   2)     dibuat oleh peerintah federal dan DPR federal 

2. UU Darurat Federal, dibuat oleh Pemerintah Federal
3. PP Federal dibuat oleh Pemerintah Federal

3.      UUD Sementara 1950

1. UU, dibuat oleh Pemrintah dan DPR
2. UU Darurat, dibuat oleh Pemerintah
3. PP dibuat oleh Pemerintah

- 5 Juli 1966, MPRS mengeluarkan ketetapan tentang memorandum DPRGR mengenai sumber  tertib hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

2.     Masa Pemerintahan Orde Baru

- Pada Masa ini politik hukum berorientasi pada kepentingan pembangunan nasional, yaitu bahwa hukum sebagai asas pembangunan nasional. Kemudian dalam jetetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, hukum menjadi bagian yang berdiri sendiri yang semula hanya sebagai sektor saja.

- Pembangunan di bidang hukum terkait dengan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas.

- Dalam konteks pertumbuhan, bidang hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengamankan hasil-hasil yang diperoleh dari pembangunan ekonomi atau pertumbuhan dan perkembangan. 

- Bidang hukum merupakan sarana pemerataan sebagaimana tertuang dalam delatan jalur

Pemerataan, yaitu pemerataan memperoleh keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

- Bidang hukum sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas nasional agara dapat tercipta perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan tertib.

- Pembangunan bidang hukum mencakup materi, aparatur, sarana dan prasarana hukum.

TATA HUKUM (3) TUJUAN MEMPELAJARI TATA HUKUM INDONESIA

TUJUAN MEMPELAJARI TATA HUKUM INDONESIA

Seorang yang mempelajari tata hukum negara tertentu berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di negara itu atau mempelajari hukum positif negara itu. Demikian pula seseorang yang mempelajari hukum positif Indonesia. 

Tujuannya adalah bahwa orang tersebut ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Lebih jauh orang tersebut ingin mengetahui dasar rangka hukum positif indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menuruti hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat. 

Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia berarti mempelajari hukum positif indonesia. Dengan demikian, hukum positif indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tentang tujuan dari belajar tata hukum Indonesia ialah:

1. Ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah negara atau hukum positif atau Ius Constitutum.

2. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum, dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum.

3. Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya.

4. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa yang diderita oleh seseorang bila orang tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Samidjo, mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. (Samidjo,SH).

TATA HUKUM (2) TATA HUKUM INDONESIA

TATA HUKUM INDONESIA

Pada dasarnya tata hukum sama dengan sistem hukumsuatu cara atau sistem dan susunan yang membentuk keberlakukan suatu hukum disuatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. (Ridwan Halim)

Tata hukum suatu negara (ius constitutum = hukum positif) adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hukum yang sedang berlaku artinya apabila ketentuan-ketentuan hukum itu dilanggar maka bagi si pelanggar akan dikenakan sanksi yang datangnya dari badan atau lembaga berwenang.

Dengan demikian dapat disimpulkan tata hukum Indonesia adalah hukum (peraturan-peraturan hukum) yang sekarang berlaku di Indonesia (Prof. Soediman Kartihadiprojo, SH).

Dengan kata lain Tata Hukum Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Tata Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat hukum Indonesia (Negara Republik Indonesia).

Sejak kapan sudah ada Tata Hukum Indonesia ?

Tata Hukum Indonesia dimulai, ditandai sejak saat Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, sebab dengan Proklamasi Kemerdekaan berarti:

1. Negara Republik Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia.

2. Sejak saat itu pula Bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri,

3. Yaitu hukum bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru (tata hukum sendiri).

Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi :

“Hal‐hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain‐lain diselenggarakan dengan  cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat‐singkatnya”. Ketentuan ini dipertegas lagi setelah Indonesia mempunyai UUD 1945 di dalam Pasal II aturan peralihan, sebagai berikut: “Segala Badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang‐Undang Dasar ini”.

 
Kata-kata “pemindahan kekuasaan” dapat dimaknai bahwa adanya pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang pada saat itu ketiga kekuasaan diatas ada ditangan penjajah. Dengan adanya proklamasi tersebut maka ketiga kekuasaan diatas berpindah ke pemerintahan Indonesia dan diupayakan sesingkat-singkatnya. Sebagai wujudnya pada tanggal 18 Agustus 1945 lahir UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Jadi tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Negara Indonesia.

Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.

Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang  secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Contohnya, Buku I tentang perkawinan dalam KUHPerdata diganti dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian peraturan perkawinan dalam KUHPedata tidak berlaku lagi.

Oleh karenanya suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru. Perkembangan masyarakat tentu diikuti perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup sehingga tata hukumpun selalu berubah-ubah, begitu pula tata hukum Indonesia.

Suatu tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat ditempat mana tata hukum itu berlaku untuk memenuhi perasaan keadilan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat, disebut tata hukum yang mempunyai struktur terbuka.

Demikian pula halnya tata hukum Indonesia saling berhubungan dan saling menentukan, sebagaimana disinggung di muka, dapat dibuktikan dengan contoh sebagai berikut :

1. Hukum Pidana saling berhubungan dengan hukum acara pidana dan saling menentukan satu sama lain, karena hukum pidana tidak akan dapat diterapkan tanpa adanya hukum acara pidana. Sebaliknya jika tidak ada hukum pidana, hukum acara pidana tidak akan berfungsi.  

2. Hukum keluarga berhubungan dan saling menentukan dengan hukum waris. Agar harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia dapat dibagikan kepada para ahli warisnya perlu dibuat peraturannya. Siapa ahli warisnya, berapa bagiannya, dan apa kewajibannya ditentukan oleh hukum waris.

TATA HUKUM (1) PENGERTIAN.

TATA HUKUM

Hukum dalam arti tata hukum kerapkali disebut sebagai hukum positif yaitu hukum yang berlaku disuatu tempat, pada saat tertentu (sekarang misalnya di Indonesia). Hukum positif tersebut misalnya hukum publik (HTN, HAN, Pidana, internasional publik), hukum privat (perdata, dagang, dll).

Kata ”Tata” menurut kamus bahasa Indonesia berarti aturan, susunan, cara menyusun, sistem. Tata hukum dapat diartikan peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara, atau lebih dikenal dengan tatanan. Tata hukum berasal dari bahasa Belanda “recht orde” artinya susunan hukum atau yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum (R. Andoel Jamali, SH).

Yang dimaksud dengan ”memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum” yaitu menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup. Mengapa ? Itu dilakukan supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum.

Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran tehadap hukum pidana maka dapat dilihat dalam KUHPidana yang sudah dikodifikasikan tersebut. Dalam tata hukum ada aturan hukum yang berlaku pada saat tertentu, ditempat tertentu yang disebut juga hukum positif atau ius constitutum lawannya adalah Ius Constituendum atau hukum yang dicita-citakan/hukum yang belum membawa akibat hukum.

Disamping itu ada aturan-aturan hukum tertentu yang pernah berlaku dan sudah diganti dengan aturan hukum baru yang sejenis dan berlaku sebagai hukum positif baru. Contoh, Buku I tentang perkawinan dalam KUHPerdata diganti dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian peraturan perkawinan dalam KUHPedata tidak berlaku lagi. Proses penggantian aturan-aturan hukum seperti itu akan terus dilakukan oleh manusia. Hal ini terjadi selama pergaulan hidup menghendaki adanya rasa adil sesuai kebutuhan akan ketertiban dan ketentraman.